Faktor Penyebab Terjadinya Reformasi Indonesia

Faktor Penyebab Terjadinya Reformasi Indonesia – Pada kesempatan ini kita akan mempelajari kembali tentang sejarah Indonesia. Kali ini kita akan mengamati lebih dekat mengenai bagaimana sejarah reformasi Indonesia yang pernah terjadi. Kategori materi kita ini termasuk dalam sejarah Indonesia di zaman reformasi. Yang akan kita bahas dalam uraian ini ialah pertama-tama mengenai faktor atau penyebab latar belakang terjadinya peristiwa bersejarah hal yang demikian dari beragam bidang.

Pembahasan kita ini akan memberikan gambaran mengenai keadaan yang terjadi sebelum peristiwa reformasi hal yang demikian. Beberapa penyebab yang melatarbelakangi adanya gerakan reformasi ini antara lain penyebab di bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi dan beberapa bidang lain. Sebelum lebih jauh membahas mengenai hal itu kita juga bisa mempelajari beberapa hal lain terkait hal ini yaitu sebagai berikut!

1) Reformasi 1998

2) Tujuan reformasi

3) Pengertian reformasi

4) Indonesia after suharto

5) Sejarah reformasi indonesia

6) Forest property and reformasi indonesia

7) Faktor penyebab munculnya tuntutan reformasi

8) Faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi

9) Changing regime forest property and reformasi

Faktor Penyebab Munculnya Reformasi. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terlebih Berlokasi pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 ialah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Krisis Politik

Demokrasi yang tak dilaksanakan dengan semestinya akan menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan ialah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jore (secara hukum) kedaulatan rakyat hal yang demikian dilaksanakan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga beberapa besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilaksanakan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN. Gerakan reformasi juga menuntut agar dilaksanakan pembaharuan kepada lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :

  1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan lazim
  2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR / MPR
  3. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
  4. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
  5. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.


Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tak mempu menghapuskan kemiskinan pada beberapa besar masyarakat Indonesia. dikaji dan situasi Politik di tanah air semakin memanas setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini timbul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi bagus didalam kehidupan masyarakat, ataupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi amat besar, terlebih terlihat pada perlakuan keras kepada tiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik kepada kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar di tetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden.

Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan lazim tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan lazim tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban jiwa. Pemilihan lazim tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan kepada pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang lazim MPR tahun 1998 – 2003. Meskipun di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang amat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden.

Dalam Sidang lazim MPR bulan Maret 1998 Soeharto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan BJ. Habibie sebagai Wakil Presiden. Timbul tekanan pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang dating dari para mahasiswa dan kalangan intelektual.

2. Krisis Hukum

Pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Masyarakat menghendaki adanya reformasi di bidang hukum agar bisa mendudukkan masalah-masalah hukum pada kedudukan atau posisi yang sesungguhnya.

3. Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisi global hal yang demikian. Krisi ekonomi Indonesia berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah kepada dollar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. dikaji moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Ternyata udaha yang dilaksanakan pemerintah ini tak bisa memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank bermasalah hal yang demikian semakin bertambah besar dan tak bisa di kembalikan begitu saja.

Krisis moneter tak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tak terlepas dari masalah utang luar negeri. Utang Luar Negeri Indonesia Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab munculnya krisis ekonomi. Namun, utang luar negeri Indonesia tak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi beberapa lagi merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat. Akibat dari utang-utang hal yang demikian maka kepercayaan luar negeri kepada Indonesia semakin menipis. Keadaan seperti ini juga diberi pengaruh oleh keadaan perbankan di Indonesia yang di anggap tak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet.

Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945 Pemerintah Orde Baru mempunyai tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai Negara industri, namun tak mempertimbangkan dikaji riil di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Sementara itu, pengaturan perekonomian pada masa pemerintahan Orde Baru sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian Pancasila. Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh segala untuk segala di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Sebaliknya, sistem ekonomi yang berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru ialah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan beragam wujud monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

Pola Pemerintahan Sentralistis Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bersifat sentralistis. Di dalam pelaksanaan pola pemerintahan sentralistis ini segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah yakni di Jakarta. Pelaksanaan politik sentralisasi yang amat menyolok terlihat pada bidang ekonomi. Ini terlihat dari beberapa besar kekayaan dari daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah kepada pemerintah pusat. Politik sentralisasi ini juga bisa dilihat dari pola pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris, karena pemberitaan yang berasala dari Jakarta senantiasa menjadi berita utama. Namun peristiwa yang terjadi di daerah yang kurang kaitannya dengan kepentingan pusat biasanya kalah bersaing dengan berita-barita yang terjadi di Jakarta dalam merebut ruang, halaman, walaupun yang memberitakan itu pers daerah.

4. Krisis Kepercayaan

Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Tragedi Trisakti itu telah mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tak demokratis dan tak merakyat.Soeharto kembali ke Indonesia, namun tuntutan dari masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan. Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk Menjalankan dialog dengan para pimpinan DPR / MPR akhirnya berubah menjadi mimbar bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat hal yang demikian sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan para mahasiswa melalui demontrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR. Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Foto: Reformasi Indonesia/orasisembilandelapan

Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta. Kemudian Presiden mengumumkan tentang penyusunan Dewan Reformasi, Menjalankan perubahan kabinet, segera Menjalankan Pemilihan lazim dan tak bersedia dicalonkan kembali sebagai Presiden.Dalam perkembangannya, upaya penyusunan Dewan Reformasi dan perubahan kabinet tak bisa dilaksanakan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri/stop sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan Jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie dan langsung diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru di Istana.

Tim Penyusun. 2005. Sejarah Untuk SMA kelas XII Program Ilmu Sosial dan Bahasa. Klaten : Cempaka Putih.
Tim Penyusun, MGMP. 2008. Sejarah Nasional Indonesia dan Dunia untuk Kelas XII SMA Program IPS. Malili : Raodah Foto Copy.

Reformasi Indonesia 1998Oleh : YulianaKerusuhan bulan mei 1998 merupakan