Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) – Hak asasi manusia yakni hak-hak yang bersifat mendasar dan melekat dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah hak asasi manusia sesungguhnya yakni menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup yakni ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT yang patut memperoleh apresiasi secara positif.
Namun penting bagi kita, yang hidup pada dikala konsepsi HAM telah berkembang sedemikian rupa bahwa dewasa ini HAM telah menjadi objek kajian yang menarik. HAM terus berkembang seiring dengan perkembangan wajah dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung diberi pengaruh oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya.

A. Sejarah HAM di Eropa

1. Sejarah HAM Sebelum Deklarasi Universal 1948
Para pakar HAM menyatakan bahwa sejarah perkembangan HAM bermula dari wilayah Eropa. beberapa mengatakan jauh sebelum peradaban eropa timbul, HAM telah populer dimasa kejayaan islam. Wacana awal HAM di Eropa dimulai dengan lahirnya magna charta yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Kekuasaan absolut raja, seperti menciptakan hukum tetapi tak terikat dengan regulasi yang mereka buat, menjadi dibatasi dan kekuasaan mereka semestinya dipertanggung jawabkan secara hukum. Sejak lahirnya magna charta pada tahun 1215, raja yang melanggar aturan kekuasaan semestinya diadili dan mempertanggung jawabkan kebijakan pemerintahannya di hadapan parlemen. Sekalipun kekuasaan para raja masih amat dominan dalam hal pembuatan undang-undang, magna charta telah menyulut ide tentang keterikakatan penguasa kepada hukum dan pertanggung jawaban kekuasaan mereka kepada rakyat.

Lahirnya magna charta merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional keterikatan penguasa dengan hukum bisa dilihat pada pasal 21 magna charta yang menyatakan bahwa “…para pangeran dan baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan, dan pantas dengan pelanggaran yang dilakukannya.” Meski pada pasal 40 ditegaskan bahwa “…tak seorangpun menghendaki kita mengingkari atau menunda hak atau keadilan.”
Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)
Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)
Empat abad kemudian, tepatnya pada 1689, lahir undang-undang hak asasi manusia (HAM) di Ingris. Pada masa itu pula timbul istilah equality befor the law, kesetaraan manusia dimuka hukum. Pandangan ini mendorang timbulnya wacana negara hukum dan negara demikrasi pada kurun waktu selanjutnya. berdasarkan bill of Rights, asas persamaan manusia dihadapan hukum semestinya diwujudkan betapapun berat rintangan yang dihadapi, karna tanpa hak persamaan maka hak kebebasan mustahil bisa terwujud. Untuk mewujukan kebebasan yang bersendikan persamaan hak warga negara hal yang demikian, lahirlah sejumlah istilah dan teori sosial yang identik dengan perkembangan dan karakter masyarakat eropa, dan selanjutnya Amerika: kontrak sosial (J.J.Rousseau), trias politica (montesquieu), teori hukum kodrati (John Locke), dan hak-hak dasar persamaan dan kebebasan (Thomas jefferson).

Teori kontak sosial yakni teori yang menyatakan bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat didasari oleh sebuah kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. berdasarkan kontrak sosial, penguasa diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan keamanan agar hak alamiyah manusia terjamin dan terlaksana secara aman. Pada dikala yang sama, rakyat akan menaati penguasa mereka sepanjang hak-hak alamiyah mereka terjamin.

Trias politica yakni teori tentang sistem politik yang membagi kekuasaan pemerintahaan negara dalam tiga bagian: pemerintah (eksekutif), parlemen (legislatif), dan kekuasaan peradilan (yudikatif).

Teori hukum kodrati yakni teori yang menyatakan bahwa di dalam masyarakat manusia ada hak-hak dasar manusia yang tak bisa dilanggar oleh negar dan tak diserahkan kepada negara. berdasarkan teori ini, hak dasar ini bahkan semestinya dilindungi oleh negara dan menjadi batasan bagi kekuasaan negara yang mutlak. Hak-hak hal yang demikian terdiri atas hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi.

Hak-hak dasar persamaan dan kebebasan yakni teori yang mengatakan bahwa segala manusia dilahirkan sama dan merdeka. Manusia dianugerahi beberapa hak yang tak terpisah-pisah, diantaranya hak kebebasan dan tuntutan kesenangan. Teori ini diberi pengaruh oleh Locke sekaligus menandai perkembangan HAM kemudian. 

Pada 1789, lahir deklarasi prancis. Deklarasi ini memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum, seperti larangan penangkapan dan penahanan seseorang secara sewanang-wenang tanpa alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh lembaga hukum yang berwenang. Prinsip presumption of inosentadalah bahwa orang-orang yang ditangkap dianggap tak bersalah hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Prinsip ini kemudian dipertegas oleh prinsip-prinsip HAM lain, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan hak milik, dan hak-hak dasar lainnya. 

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai oleh munculnya wacana empat hak kebebasan manusia di Amerika Serikat pada 6 januari 1941, yang diproklamirkan oleh presiden Theodore Roosevelt. Keempak hak itu yakni hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah pantas dengan ajaran agama yang dipeluknya, han bebas dari kemiskinan, dan hak bebas dari rasa takut.

Tiga tahun kemudian, dalam konverensi buruh internasional di philadelphia, Amerika serikat, dihasilkan sebuah deklarasi HAM. Deklarasi Philadelphia 1944 ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apapun ras, kepercayaan, dan Variasi kelaminya. Deklarasi ini juga memuat prinsip HAM yang menyerukan jaminan tiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak hal yang demikian kemudian dijadikan dasar perumusan deklarasi universal HAM yang dikukuhkan oleh PBB dalam universal deklaraton of human Rights pada tahun 1948.

berdasarkan deklarasi universal HAM, terdapat lima Variasi hak asasi yang dimiliki oleh tiap individu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumberdaya untuk menunjang kehidupan) dan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

berdasarkan pasal 3 hingga 21 deklarasi universal HAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik meliputi :
  1. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi;
  2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
  3. Hak bebas dari penyksaan atau perlakuan ataupun hukuman yang kejam, tak berperi kemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
  4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi;
  5. Hak untuk pengampunan hukum secara evektif ;
  6. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
  7. Hak untuk peradilan yang independen yan tak memihak;
  8. Hak untuk praduga tak bersalah hingga terbukti bersalah;
  9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang kepada kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, ataupun surat-surat;
  10. Hak bebas dari serangan kepada kehormatan dan nama bagus;
  11. Hak atas perlindungan hukum kepada serangan semacam itu;
  12. Hak bergerak;
  13. Hak memperoleh suaka;
  14. Hak atas satu kebangsaan;
  15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
  16. Hak untuk mempunyai hak milik;
  17. Hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama;
  18. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
  19. Hak untuk berhimpun dan berserikat; dan 
  20. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama kepada pelayanan masyarakat.
Adapun hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi:
  1. Hak atas jaminan sosial;
  2. Hak untuk bekerja;
  3. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
  4. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
  5. Hak atas istirahat dan waktu senggang;
  6. Hak atas standar hidup yang pantas dibidang kesehatan dan kesejahteraan;
  7. Hak atas pendidikan; dan
  8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.
2. Sejarah HAM Setelah Deklarasi Universal 1948
Secara garis besar, perkembangan pemikiran tentang HAM pasca perang dunia II dibagi menjadi empat (4) kurun generasi.

Generasi pertama. berdasarkan generasi ini pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. akibat perang duni II amat mewarnai pemikiran generasi ini, dimana totaliterisme dan munculnya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru amat kuat. Seperangkat hukum yang disepakati amat sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak untuk hidup, hak untuk tak menjadi budak, hak untuk tak disiksa dan ditahan, hak kesamaan dan keadilan dalam proses hukum, hak praduga tak bersalah, dan sebagainya. Selain dari hak-hak hal yang demikian, hak nasionalitas, hak kepemilikan, hak pemikiran, hak beragamahak pendidikan, hak pekerjaan dan kehidupan budaya juga mewarnai pemikiran HAM generasi pertama ini.

Generasi kedua. Pada era ini pemikiran HAM tak saja menuntut hak yuridis seperti yang dikampanyekan generasi pertama, tetapi juga menyerukan hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pada generasi kedua ini, lahir duan konvensi HAM internasional dibidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta konvensi bidang sipil dan hak-hak politik sipil (international covenant on economic, social, and cultural rights dan international covenant on civil and political rights). Kedua konvensi hal yang demikian disepakati dalam sidang lazim PBB 1966. 

Generasi ketiga. Generasi ini menyerukan wacana kesatuan HAM antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu bagian integral yang diketahui dengan istilah hak-hak melaksanakan pembangunan (the rights of development), sebagaimana dinyatakan oleh Komisi Keadilan Internasional (international comission of justice). Pada era generasi ketiga ini peranan negara tampak begitu dominan. 

Generasi keempat. Di era ini ditandai oleh lahirnya pemikiran kritis HAM. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara dikawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi HAM yang diketahui dengan Declaration Of the Basic Duties of Asia People and Goverment. Lebih maju dari generasi sebelumnya, deklarasi ini tak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga menyerukan terciptanya tatanan sosial yang lebih berkeadilan. tak hanya masalah hak asasi, Deklarasi HAM Asia ini juga berbicara tentang masalah kewajiban asasi yang semestinya dijalankan oleh tiap negara. Secara positif deklarasi ini mengukuhkan keharusan imperatif setap negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Dalam kerangka ini, pelaksanaan dan penghormatan atas hak asasi manusia bukan saja urusan orang-perorangan, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab negara. (Ubaedillah. A dkk,2008)

B. Sejarah HAM di Indonesia
Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dnegan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di Indonesia bisa dibagi ke dalam dua jangka waktu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan Setelah kemerdekaan.

1. Sejarah HAM jangka waktu sebelum kemerdekaan 1908-1945
Pemikiran HAM dalam jangka waktu sebelum kemerdekaan bisa dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional, seperti Boedi Oetomo (1908), Sarekat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Perhimpunan Indonesia (1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tak bisa dilepaskan dari sejarah pelanggaran HAM yang dijalankan oleh penguasa kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. 

Puncak perdebatan HAM yang dilontarkan oleh para tokoh pergerakan nasional, seperti Soekarno, Agus Salim, Mohammad Natsir, Mohammad Yamin, K.H. Mas Mansur, K.H. Wachid Hasyim, Mr. Maramis, terjadi dalam siding-sidang Badan Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam siding-sidang BPUPKI hal yang demikian para tokoh nasional berdebat dan berunding merumuskan dasar-dasar ketatanegaraan dan kelengkapan Negara yang menjamin hak dan kewajiban Negara dan warga Negara dalam Negara yang hendak diplokramirkan.

Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Boedi Oetomo mewakili organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah colonial ataupun melalui tulisan di surat kabar. Inti dari perjuangan Boedi Oetomo yakni perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat. Sejalan dengan wacana HAM yang diperjuangkan Boedi Oetomo, para tokoh Perhimpunan Indonesia, seperti Mohammad Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebardjo, A. Maramis, lebih menekankan perjuangan HAM melalui wacana hak menentukan nasib sendiri masyarakat terjajah.

Diskursus HAM terjadi pula di kalangan tokoh pergerkana Sarekat Islam seperti Tjokro Aminoto, H. Samanhudi, Agus Salim. Mereka menyerukan pentingnya usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial yang dijalankan pemerintah kolonial. Berbeda dengan pemikiran HAM di kalangan tokoh nasionalis sekuler, para tokoh Sarekat Islam mendasari perjuangan pergerakannya pada prinsip-prinsip HAM dalam ajaran islam. 

2. Sejarah HAm jangka waktu setelah kemerdekaan
Perdebatan tentang HAM terus berlanjut hingga jangka waktu pasca kemerdekaan indonesia; 1945-1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, dan jangka waktu HAM Indonesia kontemporer (pasca Orde Baru).

a. jangka waktu 1945-1950
Pemikiran HAM pada jangka waktu awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat khususnya di parlemen. Sepanjang jangka waktu ini, wacana HAM bisa dicirikan pada;

1) Bidang sipil dan politik, melalui:
  • UUD 1945 (Pembukaan, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, penjelasan pasal 24 dan 25)
  • Maklumat pemerintah 1 November 1945
  • Maklumat pemrintah 3 November 1945
  • Maklumat pemerintah 14 November 1945
  • KRIS, khususnya Bab V Pasal pasal 7-33
  • KUHP pasal 99

2) Bidang ekonomi, sosial, dan budaya, melaui:
  • UUD 1945 (pasal 27, pasal 31, pasal 33, pasal 34, penjelasan pasal 31-32)
  • KRIS pasal 36-40

b. jangka waktu 1950-1959
jangka waktu 1950-1959 diketahui dengan masa demokrasi parlementer. Sejarah pemikiran HAM pada masa ini dicata sebagai masa yang amat kondusif bagi sejarah perjalanan HAM di Indonesia.

Sejalan dengan prinsip demokrasi liberal di masa itu, suasana kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. berdasarkan catatan Bagir Manan, masa gemilang sejarah HAM di Indonesia pada masa ini tercermin pada lima indikator HAM:
  1. Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi
  2. Adanya kebebasan pers
  3. Pelaksanaan pemilihan lazim secara aman, bebas, dan demokratis
  4. Kontrol parlemen atas eksekutif
  5. Perdebatan HAM secara bebas dan demokratis
bermacam-macam partai politik yang berbeda haluan dan ideologi sepakat tentang substansi HAM universal dan pentingnya HAM masuk dalam UUD 1945. Bahkan diusulkan supaya keberadaan HAM mendahuluai bab-bab UUD.

Tercatat pada jangka waktu ini indonesia meratifikasi dua konvensi internasional HAM, yaitu:

a) Konvensi genewa tahun 1949 yang mencakup perlindungan hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil diwaktu perang

b) Konvensi tentang hak politik perempuan yang mencakup hak perempuan untuk memilih dan dipilih tanpa perlakuan diskriminasi, serta hak perempuan untuk menempati jabatan publik.

c. jangka waktu 1959-1966
jangka waktu ini merupakan masa berakhirnya Demokrasi Liberal, digantikan oleh sistem Demokrasi terpimpin tak lain sebagai wujud penolakan Presiden Soekarno kepada sistem Demokrasi Parlementer yang dinilainya sebagai produk barat. berdasarkan Soekarno, Demokrasi Parlementer tak pantas dengan karakter bangsa indonesia yang telah mempunyai tradisinya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Melalui sistem Demokrasi Terpimpin kekuaaan terpusat ditangan presiden. Presiden tak bisa dikendalikan oleh parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh presiden. Kekuasaan presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan dinobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup. Akibat langsung dari model pemerintahan yang amat individual ini yakni pemasungan hak-hak asasi warga negara. 

segala pandangan politik masyarakat diarahkan semestinya sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter. Dalam dunia seni, misalnya, atas nama revolusi pemerintahan Presiden Soekarno menjadikan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang berafiliasi kepada PKI sebagai satu-satunya lembaga seni yang diakui. Sebaliknya, lembaga selain Lekra dianggap anti pemerintahan atau kontra-revolusi.

d. jangka waktu 1966-1998
Pada mulanya,lahirnya Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. bermacam-macam seminar tentang HAM dijalankan Orde Baru. Namun pada kenyataannya, Orde Baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami kemunduran amat pesat sejak awal 1970-an hingga 1980-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan watak aslinya sebagai kekuasaan yang anti-HAM yang dianggapnya sebagai produk barat. 

Sikap anti-HAM Orde Baru sesungguhnya tak menolak prinsip dan praktik Demokrasi Parlemente, yakni sikap apologis dengan cara mempertentangkan demokrasi dan prinsip HAM yang lahir di Barat dengan budaya lokal Indonesia. Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru memandang HAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang individualistik dan bertentangan dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Di antara butir penolakan pemerintah Orde Baru kepada konsep universal HAM yakni:
  • HAM yakni produk pemikiran barat yang tak pantas dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.
  • Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dahulu diperbandingkan dengan Deklarasi Universal HAM.
  • Isu HAM sering kali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia

Apa yang dikemukakan oleh pemerintah Orde Baru tak seluruhnya keliru,tetapi juga tak pula semuanya benar. Sikap apriori Orde Baru kepada HAM Barat ternyata sarat dengan pelanggaran HAM yang dilakukannya. Pelanggaran HAM orde baru bisa dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah sepanjang pemerintahan Presiden Soeharto tak diketahui istilah partai oposisi, bahkan sejumlah gerakan yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah dinilai sebagai anti pembangunan bahkan anti- pancasila. 

Melalui pendekatan keamanan (security approach) dengan cara-cara kekerasan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip HAM ,pemerintah Orde Baru tak segan-segan menumpas segala aspirasi masyarakat yang dinilai berlawanan dengan Orde Baru. Kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok,Kedung Ombo, Lampung,Aceh yakni segelintir daftar pelanggaran HAM yang pernah dijalankan oleh penguasa Orde Baru. 

Di tengah kuatnya peran negara, suara perjuangan HAM dijalankan oleh kalangan organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM). Upaya penegakan HAM oleh kelompok-kelompok non pemerintah membuahkan hasil yang menggembirakan diawal 90-an. Kuatnya tuntutan penegakan HAM dari kalangan masyarakat mengubah pendirian pemerintah Orde Baru untuk bersikap lebih akomodatif kepada tuntutan HAM. Satu diantara sikap akomodatif pemerintah tercermin dalam persetujuan pemreintah kepada penyusunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melalui keputusan Presiden (Keppres). 

Kehadiran Komnas HAM yakni untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM,memberi pendapat,pertimbangan dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM. Lembaga ini juga membantu pengembangan dan pelaksanaan HAM yang pantas dengan Pancasila dan UUD 1945. Sayangnya,sebagai lembaga bentukan pemerintah Orde Baru penegakan HAM tak berdaya dalam mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang dijalankan oleh negara.

Sikap akomodatif lainnya ditunjukkan dengan dukungan pemerintah meratifikasi konvensi HAM : (1) konvensi tentang pengahpusan segala wujud diskriminasi kepada perempuan,melalui UU No. 7 tahun 1984 ;(2) konvensi anti-apartheid dalam olahraga,melalui UU No. 48 tahun 1993 ; dan (3) konvensi hak anak ,melalui keppres No. 36 tahun 1990 .

Namun demikian, sikap akomodatif pemerintah orde baru kepada tuntutan HAM masyarakat belum sepenuhnya diserasikan dengan pelaksanaan HAM oleh negara. Komitmen orde baru kepada pelaksanaan HAM secara murni dan konsekuenmasih jauh dari harapan masyarakat. Masa pemerintah orde baru masih sarat dengan pelanggaran HAM yang dijalankan oleh aparat negara atas warga negara. 

Akumulasi pelanggaran HAM negara semasa jangka waktu ini tercermin dengan tuntutan mundur Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan yang disuarakan oleh kelompok reformasi dan mahasiswa pada tahun 1998. Isu pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan mewarnaituntutan reformasi yang disuarakan pertama kali oleh Dr. Amin Rais, tokoh intelektual muslem indonesia yang amat kritis kepada kebijakan pemerintah Orde Baru.

e. jangka waktu Pasca Orde Baru
Tahun 1998 yakni era paling penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Lengsernya tampuk kekuasaan Orde Baru sekaligus memadai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM, setelah tiga puluh tahun lebih terpasung di bawah rezim otoriter. Pada tahun ini presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden RI.

Menyusul berakhirnya pemerintahan Orde Baru, pengkajian kepada kebijakan pemerintah Orde Baru yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM mulai dijalankan kelompok reformasi dengan membuat perundang-undangan baru yang menjunjung prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyaraakatan.tak kala penting dari perubahan perundangan, pemerintah di Era reformasi ini juga Melaksanakan ratifikasi kepada instrumen HAM internasional untuk menyokong pelaksanaan HAM di Indonesia. Pada masa pemerintahan Habibi misalnya, perhatian pemerintah kepada pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang amat signifikan. Lahirnya Tab MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM merupakan merupakan salah satu indikator keseriusan pemerintahan era reformasi akan penegakan HAM. 

Sejumlah konvensi HAM juga diratifikasi di antaranya: konvensi HAM tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi; konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam; konvensi penghapusan segala segala wujud diskriminasi rasial; konvensi tentang penghapusan kerja paksa; konvensi tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan; serta konvensi tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.

Kesungguhan pemerintahan B.J.Habibie dalam perbaikan pelaksanaan HAM ditunjukkan dengan pencanangan program HAM yang diketahui dengan istilah rencana aksi nasional HAM, pada Agustus 1998. Agenda HAM ini bersandarkan pada empat pilar, yaitu: (1) persiapan pengesahan perangkat Internasional di bidang HAM; (2) diseminasi informasi dan pendidikan bidang HAM; (3) penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM; (4) pelaksanaan isi perangkat Internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional.

Komitmen pemerintah kepada penegakan HAM juga ditunjukkan dengan pengesahan UU tentang HAM, penyusunan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian digabung dengan Depertemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam Amandemen UUD 1945, penerbitan inpres tentang pengarusutamaan gender dalampembangunan nasional, pengesahan UU tentang pengadilan HAM.

Tahun 2001, indonesia juga menandatangani dua protokol hak anak, yakni protokol yang terkait dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Menyusul kemudian, pada tahun yang sama pemerintah membuat beberapa pengesahan UU di antaranya tentang perlindungan anak, pengesahan, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penerbitan Keppres tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun 2004-2009. (Ubaedillah. A dkk,2008)

Sejarah Lainnya:

drama sejarah tentang orde baru, sejarah ham di arab saudi, tts tentang kerajaan cirebon, kisah nabi muhammad menyebarkan agama islam, Naskah drama sejarah tentang masa orde baru