Sejarah Perjuangan Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan

Perjuangan Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan – Setelah kemerdekaan rakyat Indonesia belum selesai dalam berjuang. Mereka masih mesti Menjalankan bermacam-macam hal untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru seumur jagung. Berikut akan dibahas bermacam-macam upaya dalam mempertahankan kemederkaan khususnya melalui jalan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

Perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalan diplomasi dikerjakan dengan bermacam-macam perundingan yang dikerjakan. Diantaranya, rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi yaitu dengan perundingan linggarjati, perundingan renville dan lainnya. Selengkapnya mengenai ringkasan sejarah perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan hal yang demikian seperti dijelaskan di bawah ini.

1. Perundingan Linggarjati

Perang yang terjadi antara para pejuang dengan tentara sekutu yang diboncengi oleh NICA, telah menimbulkan banyak korban. mengamati ditelaah hal yang demikian para pemimpin dari kedua pihak berusaha untuk mencari jalan damai dengan Menjalankan perundingan. Atas dasar prakarsa Lord Killearn pada 10 November 1946 disepakati persetujuan Linggarjati (Cirebon) yang isinya :

  1. Belanda mengakui secara De Facto kekuasaan RI atas Jawa, Sumatra, dan Madura.
  2. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
  3. Negara Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir Walaupun Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn, Van Poll, dan De Boer. Penandatanganan persetujuan dikerjakan pada 25 Maret 1947.

2. Perundingan Renville

Persetujuan Linggarjati merugikan bangsa Indonesia dan menimbulkan perbedaan penafsiran di antara keduanya. Sementara itu, Belanda dengan bermacam-macam cara berusaha untuk melemahkan kekuatan Republik Indonesia. Pada 27 Mei 1947 Belanda mengeluarkan ultimatum yang ditanggapi dengan penolakan ‘gendarmerie’ bersama oleh syahrir. Pokok – pokok tuntutan belanda hal yang demikian yaitu:

  1. Membentuk pemerintahan ad interin bersama.
  2. Mengeluarkan mata uang bersama.
  3. Indonesia mesti mengirimkan beras ke daerah-daerah yang diduduki Belanda.
  4. Adanya “Gendarmerie” yaitu penyusunan pasukan keamanan bersama yang juga bisa masuk ke wilayah RI.

Dengan adanya penolakan gendarmerie pada 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresinya ke wilayah RI, sehingga menimbulkan reaksi keras dari India dan Australia dan menindaklanjuti tindakan Belanda pada Dewan keamanan PBB.

Usaha yang dikerjakan antara lain :

a. Membentuk Komisi Konsuler yang dipimpin Dr. Walter Foote yang bertugas mengawasi gencatan senjata kedua belah pihak disepanjang garis Van Mook.

b. Membentuk Komisi Tiga Negara (KTN)

Anggotanya Richard Kirby (Australia), Paul Van Zeeland (Belgia), dan Dr. Frank Graham (AS). Hasil usahanya yaitu Perundingan Renville.

Pada 8 Desember 1947, delegasi perjanjian renville Indonesia dipimpin PM. Amir Syarifudin, Walaupun Belanda dipimpin R. Abdulkadir Wijoyoatmojo.

Isi perjanjian Renville :

  1. Belanda tetap berdaulat atas wilayah RI hingga kedaulatannya diserahkan kepada RIS yang segera di wujud.
  2. RIS sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia – Belanda.
  3. Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS.
  4. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah Kantong (Daerah yang berada dibelakang garis Van Mook) mesti ditarik ke wilayah RI.
  5. Adanya penghentian tembak-menembak disepanjang garis van mook.
  6. Penghentian tembak-menembak dikuti dengan peletakkan senjata dan penyusunan daerah kosong militer.

Perjanjian Renville menempatkan Republik Indonesia pada kedudukan yang benar-benar sulit. Wilayah Indonesia semakin sempit karena pendudukan Belanda. Dan dipersulit dengan adanya blokade yang dilancarkan Belanda.

3. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Dalam menanggapi agresi militer Belanda, para kabinet berinisiatif membentuk PDRI. Tujuannya untuk menjalankan pemerintahan selama pimpinan nasional ditawan Belanda. PDRI di Bukit Tinggi (Sumatra) di pegang Syafruddin Prawiranegara. Apabila di Sumatra gagal maka disusun PDRI di New Dehli (India) diserahkan kepada A.A Maramis, L.N Palar dan Dr. Sudarsono.

Puncak penyerangan yaitu serangan awam 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Keberhasilan serangan awam 1 Maret 1949 terjadi karena faktor :

a. Internal

– mendorong perjuangan secara diplomasi

– Menumbuhkan semangat perjuangan rakyat

b. Eksternal

– Menunjukkan kepada dunia Internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk mengadakan peperangan.

– Mematahkan moral pasukan Belanda.

4. Perjanjian Roem – Royen

Agresi militer Belanda II mendapat kecaman dunia Internasional – perjuangan diplomasimempertahankan kemerdekaan. Birma (Myanmar) dan India memprakarsai diselenggarakannya konferensi Asia untuk Indonesia di New Delhi, India, tanggal 20-23 Januari 1949. Selain itu, Agresi Militer Belanda II dihadapi rakyat Indonesia dengan mengadakan serangan balik kepada Belanda yaitu serangan awam 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto.

Dewan keamanan PBB membentuk UNCI untuk membantu memperlancar penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. UNCI yang dipimpin Merle Cochran mempertemukan dua pihak di meja perundingan pada 7 Mei 1949. Indonesia diwakili Mr. Moh dan Belanda diwakili Dr. J.H. Van Royen.

Isi persetujuannya antara lain :

a. Pernyataan Republik Indonesia

  • Mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
  • Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
  • Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tak bersyarat.

b. Pernyataan Belanda

  • Menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
  • Menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan segala tahanan politik.
  • tak akan mendirikan / mengakui negara-negara yang ada didaerah yang di kuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1948 dan tak akan meluaskan negara / daerah dengan merugikan RI.
  • Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat.
  • Berusaha dengan sungguh-sungguh agar KMB segera diadakan setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Sebagai akibat perjanjian Roem – Royen maka diadakan tindakan-tindakan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

– Belanda mesti meninggalkan Yogyakarta

– PDRI mengembalikan mandatnya kepada pemerintah RI di Yogyakarta

– TNI kembali ke Yogyakarta

– Panglima Soedirman kembali ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949
perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan

Foto: Perjanjian Roem Royyen/jagosejarah.blogspot.com

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi keduanya dengan menyerbu ibu kota RI, Yogyakarta. Belanda menyerbu Lapangan Udara Maguwoharjo sehingga Yogya mudah dikuasai. Presiden Soekarno dan Moh. Hatta memilih ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Bangka. Sebelumnya pihak RI mempersiapkan :

  • Membentuk Markas Besar Komando Djawa (MKKD) dipimpin A.H. Nasution.
  • Membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi dengan memberi mandat kepada Syafrudin Prawiranegara sebagai presiden. Tujuannya yaitu dalam rangka menjalankan pemerintahan selama pimpinan nasional ditawan Belanda.
  • jikalau Syafrudin Prawiranegara tak berhasil membentuk PDRI, maka AA. Maramis, LN. Palar, dan Dr. Sudarsono diberi kuasa untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia di India.
  • Kesediaan Jendral Soedirman untuk memimpin perang gerilya, walaupun pada agresi militer II Belanda berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta dan menawan presiden dan wakil presiden, tetapi pemerintahan republik Indonesia masih berdiri. Dengan serangan awam 1 Maret yang dipimpin Letkol Soeharto, ibu kota Yogyakarta bisa di kuasai kembali selama 6 jam.

DAFTAR PUSTAKA

Perjuangan diplomasi
mempertahankan kemerdekaan
Modul Sejarah IPS untuk Semester Gasal. Solo : CV Hayati Tumbuh Subur.

PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA MELALUI DIPLOMASI

Sejarah Lainnya:

mind mapping organisasi budi utomo, download sejarah indonesia_kelas X AKUNTANSI, buku bahasa indoneaia kelas 10 semester 2, Latin uji kompetensi sejarah halaman 224, kunci jawaban sejarah kelas 12bab 1, kunci jawaban sejarah kelas 11 bab 3, Kunci jawaban sejarah indonesia kelas 11 semester 2 k13 hal 34 & 53, kliping keserakahan voc, jawaban uji kompetensi sejarah kelas 12 hal 224, buku sejarah halaman 224 uji kompetensi kelas 12